Jika tak Sesuai Ketentuan Undang-Undang Calon Tunggal KNPI Galus Diminta Mundur

  • Bagikan

 57 total views,  1 views today

Jika tak Sesuai Ketentuan Undang-Undang Calon Tunggal KNPI Galus Diminta Mundur

BLANGKEJEREN (MA) – Jika tak memenuhi syarat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues (Galus), serta terjadi penistaan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, diminta Mukhtaruddin, SE. MAP mundur dari pencalonan tunggal Ketua KNPI Kabupaten Gayo Lues (Galus) masa bhakti 2021-2024.

Namun sebaliknya, jika calon Tunggal Ketua KNPI dikabupaten Gayo Lues tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan AD-ART KNPI dipersilahkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Maripatua Purba, SH. Praktisi Hukum yang juga Anggota Peradi Aceh mengatakan pada wartawan di Banda Aceh, Sabtu, 11 September 2021.

Dikatakan lagi; apabila dari persyaratan saja tidak memenuhi diminta calon ketua tersebut mundur saja, “artinya bahwa calon ketua KNPI itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebab tokoh pemuda itu harus taat dengan aturan hukum dan AD-ART,” tegas Purba.

Apalagi sebelumnya, pencalonan Mukhtaruddin mendapat protes keras dari kelompok pemuda yang memandang pencalonan tersebut salah dari kacamata Undang-Undang dan aturan AD-ART.

“Seharusnya yang harus maju jadi Ketua KNPI itu ada orang-orang yang dianggap sebagai Tokoh Pemuda dan juga mempunyai syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” Katanya.

Purba melihat; Jika ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dimana dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan: 1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan Perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

“Begitu juga kita tinjau dari segi AD-ART KNPI, seperti berikut batas maksimal usia itu hanya 40 tahun,” katanya. Apalagi dengan adanya calon tunggal, sangat melukai hati tokoh pemuda yang ada dikabupaten Gayo Lues,” Jelasnya.

Seharusnya yang berhak mencalonkan diri para pemuda yang usianya produktif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Purba melihat ada kejanggalan pada Nomor Induk Pegawai (NIP) 19800626 200504 1 001 beda seperti di KTP terkait tahun lahir, di NIP 1980 sedangkan di KTP 1981.

Jika dikaitkan dengan pemilihan Ketua KNPI mengacu pada NIP kepegawaian usianya sudah 41 tahun sedangkan jika mengacu pada KTP berumur 40 tahun.

“Saya meragukan jika tahun NIP dan KTP berbeda, itu artinya telah terjadi manipulasi data, terhadap proses pencalonan Mukhtaruddin, SE. MAP. Seharusnya KTP dan NIP harus sama,” katanya.

Dia mencontohkan; NIP 19860926 201505 1 001; 8 digit Pertama adalah Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir, pada NIP Contoh diatas 19860926, berarti Tahun 1986, Bulan 09 (September), Tanggal 26.

Lalu 6 (enam) digit berikutnya adalah TMT CPNS atau Tahun & Bulan Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), pada NIP Contoh di atas 201505 berarti diangkat sebagai CPNS pada tahun 2015, bulan 05 (Mei).

1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal untuk menunjukkan Jenis kelamin (angka 1 untuk Laki-laki/pria, angka 2 untuk perempuan/wanita), pada NIP Contoh di atas 1, berati Jenis kelamin pemilik NIP tersebut adalah laki-laki/pria.

Sementara, Mukhtaruddin, SE. MAP saat di hubungi melalui seluler, mengatakan, kalau dirinya sedang mengikuti takjiah ada keluarga yang meninggal dunia.

Lalu Mukhtaruddin mengirim jawaban via Whatsapp Sabtu, 11 September 2021, pukul 11.12 WIB terkait pencalonan mengatakan; agar mengubungi Steering Committee (SC).

“Izin bang, terkait masalah pencalonan abang bisa hubungi Steering Committee-nya bang, karena mereka yang berkompeten untuk menjelaskan bang,” kata Mukhtaruddin.

Sedang wakil ketua KNPI Kabupaten Gayo Lues, Aramiko mengatakan, berdasar Peraturan Oragnisasi (PO) dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) KNPI yang di pegang oleh panitia adalah Akte Kelahiran.

“Kita pegang Akte Kelahiran, sebab sebelum ada KTP atau NIP, lebih dahulu keluar Akte Kelahiran. Jadi kita tetap pegang Akte kelahiran,” jelasnya.

Dikatakan lagi; jika ada perbedaan antara KTP dan NIP, itu ranahnya Badan Kepegawaian Administrasi Negata (BKAN) dan bukan menjadi ranahnya KNPI. [Syawaluddin].

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...