Sidang Perkara Jalan di Aceh Timur, Penasihat Hukum: Dua PPTK Bantah Dakwaan JPU

Senin, 27 November 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Para kuasa hukum lakukan foto bersama diantaranya, Kasibun Daulay, SH, Faisal Qasim,SH.,MH, Rahmat Fadhli,SH., MH, Gibran Z Kausar, SH, M.Tamliho Harahap, SH, Fadhel Adyaksa P., SH, Khairul Akmal, SH.

Para kuasa hukum lakukan foto bersama diantaranya, Kasibun Daulay, SH, Faisal Qasim,SH.,MH, Rahmat Fadhli,SH., MH, Gibran Z Kausar, SH, M.Tamliho Harahap, SH, Fadhel Adyaksa P., SH, Khairul Akmal, SH.

“Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru, JPU tidak menguraikan peristiwa pidana secara jelas dan utuh terkait tupoksi para pelaku dan pejabat pada pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga mengakibatkan dakwaan tersebut menjadi kabur (obscuur libel) dan salah orang (error in persona). Maka sudah seharusnya dakwaan tersebut tidak sah dan batal demi hukum,” ucap Faisal Qasim,SH.,MH.

BACA JUGA...  Pertamina dan Mafia Migas: Dosa Lama di Ladang Emas Hitam

Lebih lanjut, Penasihat Hukum lainnya Kasibun Daulay secara bergantian membantah dakwaan JPU, Ia menyoroti kualitas dakwaan JPU khususnya terkait peran KPA pada dua kegiatan itu. yang mana menurut ia dalam dakwaannya seolah KPA dibiarkan lepas tanggung jawab begitu saja oleh JPU.

“Terlebih kekeliruan yang nyata menurut kami adalah bahwa JPU memposisikan seolah-olah PPTK dalam proyek ini adalah berperan sebagai KPA secara tupoksi, padahal yang punya kewenangan dan kendali penuh atas proyek itu adalah KPA, karena dia tandatangan kontrak pekerjaan dan ia pula yang menyetujui pembayaran uang pekerjaan.” ujar Kasibun dengan nada sedikit meninggi.

BACA JUGA...  Pledoi Tiga Oknum Polisi di Kasus Narkotika, Bantah Dakwaan JPU

Menurut Kasibun, tupoksi PPTK dalam setiap pengadaan barang dan jasa adalah hanya pada tataran membantu tugas yang aslinya ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jadi seharusnya perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak yaitu KPA dalam hal ini, tidak dipidana. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan Pasal 51 (1) KUHP yang biasa disebut ambitelijk bevel.

BACA JUGA...  Pj Bupati Mahyuzar dan Pejabat Forkopimda Aceh Utara Terobos Banjir 

Berita Terkait

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros
JMSI Dukung Kapolda Sumut Miskinkan Bandar Narkoba dan Perjudian
Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal
Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan
YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling
Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang
Pria Bercadar Ditangkap Satreskrim Polres Aceh Barat 
AM2S Gedor PN Kuala Simpang, Soroti Kasus PT Semadam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:49 WIB

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 November 2026 - 18:09 WIB

JMSI Dukung Kapolda Sumut Miskinkan Bandar Narkoba dan Perjudian

Kamis, 12 November 2026 - 18:58 WIB

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB