Seleksi Sekda Aceh Tamiang tak Pakai PP 58/2009 Tindakan Penghianatan UUPA

Bambang Antariksa mengatakan; SK Gubernur Aceh No. PEG.821.22/059/2021 terkait pengangkatan Sekda Aceh Tamiang, menyatakan (sesat pikir jika PP No. 58 Tahun 2009 tidak dijadikan landasan hukum didalam menentukan syarat, proses seleksi dan pengangkatan Sekda di Provinsi Aceh) pada media. Rabu, 23 Juni 2021 di Karang Baru.

Laporan | Syawaluddin

KUALASIMPANG (MA) – Kuasa Hukum 7 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Yang mempermasalahkan terkait pengangkatan Sekretaris Daerah; Bambang Antariksa, SH. MH, mengatakan; pengangkatan Sekda tersebut adalah bentuk dan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pernyataan Bambang Antariksa itu menyikapi pendapat Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Abdul Qahar, yang menyatakan pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Telah sesuai peraturan.

Bambang Antariksa mengatakan; SK Gubernur Aceh No. PEG.821.22/059/2021 terkait pengangkatan Sekda Aceh Tamiang, menyatakan (sesat pikir jika PP No. 58 Tahun 2009 tidak dijadikan landasan hukum didalam menentukan syarat, proses seleksi dan pengangkatan Sekda di Provinsi Aceh) pada media. Rabu, 23 Juni 2021 di Karang Baru.

PP No. 58 Tahun 2009 lahir sebagai amanah langsung dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 107 yang menyebutkan (Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Maka diterbitkan PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh.

BACA JUGA...  Jembatan Beurandang Tunggu Makan Korban Baru Di Perbaiki

Syarat untuk menjadi Sekda, baik Sekda Provinsi atau Sekda Kabupaten/Kota di Aceh, terlebih dahulu harus mengikuti ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2009.

Baru kemudian, jika ada hal-hal yang belum diatur didalamnya, baru mengikuti ketentuan lain, seperti PP No. 17 Tahun 2020. Bukan sebaliknya. Hal ini wajar, karena ASN di Aceh merupakan bagian dari sistem ASN nasional.

Tetapi perlu diingat, kita berada di Provinsi Aceh, bukan provinsi lain. Kita memiliki aturan khusus dan istimewa. Jadi jangan menyatakan ke publik, bahwa pemilihan Sekda kabupaten/kota di Aceh, dalam pelaksanaanya dapat dipilih antara norma PP No. 58 Tahun 2009 atau menggunakan PP No. 17 Tahun 2020. Ini merupakan penghianatan terhadap UU No. 11 Tahun 2006, tegas Bambang Antariksa.

Perlu diketahui, bahwa yang terjadi di Aceh Tamiang adalah, syarat untuk menjadi Sekda sebagaimana ditentukan dalam PP No. 58 Tahun 2009 dikutak-katik, agar calon Sekda yang tidak memenuhi syarat bisa diluluskan dengan pembenaran memakai aturan lain.

Misal ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, PP No. 58 Tahun 2009, yang mensyaratkan pernah menduduki jabatan eselon IIb di dua tempat berbeda, lantas syarat ini tidak diberlakukan oleh panitia seleksi dengan cara tidak memakai PP No. 58 Tahun 2009 sebagai landasan hukum proses seleksi.

BACA JUGA...  Kodam IM Gelar Nobar Film G 30 S PKI Bersama Unsyiah di Darussalam

Demikian juga syarat minimal menduduki jabatan fungsional ahli madya, minimal 2 tahun, sebagaimana disebut dalam PP 17 Tahun 2020. Syarat ini kemudian disunat menjadi 1 tahun. Inilah fakta yang terjadi dalam proses seleksi Sekda Aceh Tamiang, terang Bambang menambahkan.

Belum lagi masalah kompetensi calon. Masa calon Sekda yang sudah pernah menduduki jabatan eselon IIb di lebih dua tempat berbeda, sudah ikut Diklatpim tingkat 2, berijazah S2, bisa dikalahkan dengan calon Sekda yang belum menjabat 2 tahun pada posisi eselon IIb, dan baru sekali menjabat diposisi tersebut serta belum ikut Diklatpim tingkat 2. Ada apa ini? masyarakat awam tentu bisa menilai apa yang terjadi dengan proses seleksi Sekda Aceh Tamiang, lanjut Bambang menjelaskan.

“Jika ada pihak-pihak yang tidak rela mematuhi ketentuan pada PP No. 58 Tahun 2009, silahkan menjadi Sekda di luar Provinsi Aceh. Mereka ini pantas disebut sebagai Penghianat UU No. 11 Tahun 2006. Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian di Aceh, mesti melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Berbahaya ini bila dibiarkan,” Sebut Bambang.

Lebih aneh lagi, pada proses pemilihan Sekda Aceh Tamiang sebelumnya, dipakai PP No. 58 Tahun 2009. Sedangkan kali ini, PP No.58 Tahun 2009, diabaikan. Pada kabupaten/kota lain di Aceh, PP No. 58 Tahun 2009 tetap dijadikan pedoman utama, bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelengkap.

Bukan dipilih norma mana yang akan dipakai. Selain diskriminatif, tentunya terdapat sesat pikir yang berdampak kepada cacat subtansi atas SK pengangkatan Sekda Aceh Tamiang.

BACA JUGA...  Obat Bantuan Tsunami Di RSUD Langsa Diselewengkan, Saksi Dipaksa Berbohong

Perlu ditambahkan juga, bahwa pada konsideran mengingat SK Gubernur Aceh No. PEG.821.22/059/2021 tentang Pengangkatan Sekda Aceh Tamiang tanggal 29 April 2021, disebutkan PP No. 58 Tahun 2009 menjadi salah satu landasan yuridis keputusan dimaksud.

Artinya, secara subtansi proses seleksi Sekda Aceh Tamiang harus mengikuti ketentuan yang ada dalam PP No. 58 Tahun 2009. Jika kontradiktif antara subtansi dengan keputusan, maka cacat hukumlah produk hukum dimaksud, terang Bambang Antariksa.

Jadi wajar jika ada warga Aceh Tamiang yang memohon pencabutan SK Gubernur Aceh tentang Pengangkatan Sekda Aceh Tamiang No. PEG.821.22/059/2021 yang dinilai cacat hukum tersebut, dan meminta diterbitkan SK Gubernur Aceh yang baru, dengan menetapkan Sekda yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2009, yaitu Ir. Adi Darma, MSi, pungkas Bambang mengakhiri. [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *