Maka diterbitkan PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
Syarat untuk menjadi Sekda, baik Sekda Provinsi atau Sekda Kabupaten/Kota di Aceh, terlebih dahulu harus mengikuti ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2009.
Baru kemudian, jika ada hal-hal yang belum diatur didalamnya, baru mengikuti ketentuan lain, seperti PP No. 17 Tahun 2020. Bukan sebaliknya. Hal ini wajar, karena ASN di Aceh merupakan bagian dari sistem ASN nasional.
Tetapi perlu diingat, kita berada di Provinsi Aceh, bukan provinsi lain. Kita memiliki aturan khusus dan istimewa. Jadi jangan menyatakan ke publik, bahwa pemilihan Sekda kabupaten/kota di Aceh, dalam pelaksanaanya dapat dipilih antara norma PP No. 58 Tahun 2009 atau menggunakan PP No. 17 Tahun 2020. Ini merupakan penghianatan terhadap UU No. 11 Tahun 2006, tegas Bambang Antariksa.
Perlu diketahui, bahwa yang terjadi di Aceh Tamiang adalah, syarat untuk menjadi Sekda sebagaimana ditentukan dalam PP No. 58 Tahun 2009 dikutak-katik, agar calon Sekda yang tidak memenuhi syarat bisa diluluskan dengan pembenaran memakai aturan lain.
Misal ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, PP No. 58 Tahun 2009, yang mensyaratkan pernah menduduki jabatan eselon IIb di dua tempat berbeda, lantas syarat ini tidak diberlakukan oleh panitia seleksi dengan cara tidak memakai PP No. 58 Tahun 2009 sebagai landasan hukum proses seleksi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
