Selama Dua Tahun Terakhir, Tata Kelola Pemerintahan di Aceh Mengalami Stagnasi Serius

Dr. Usman juga mengingatkan bahwa stagnasi tata kelola birokrasi ini akan memberikan dampak buruk pada pemerintahan baru hasil Pilkada. Oleh karena itu, pemerintahan baru harus segera memetakan dan mengidentifikasi masalah krusial di birokrasi sejak awal masa jabatan.

“Strategi kebijakan yang tepat harus segera dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah lama berlangsung,” tegasnya.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program pembangunan di Aceh.

Dr. Usman menekankan bahwa tanpa perbaikan tata kelola birokrasi, cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh akan sulit tercapai.

Dengan adanya evaluasi mendalam dan pendekatan yang terukur, diharapkan pemerintahan baru mampu mengatasi permasalahan birokrasi yang menghambat perkembangan Aceh selama dua tahun terakhir.(R)