Dinas Kesehatan juga telah membekali para kader Posyandu dengan pelatihan SDIDTK secara berkala. “Kita ingin memastikan bahwa kader tidak hanya mampu mencatat angka timbangan, tapi juga mampu melakukan deteksi dini terhadap keterlambatan perkembangan anak,” kata Jalaluddin.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sinergi dengan lintas sektor, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan PKK. Tujuannya adalah agar edukasi mengenai gizi, sanitasi, dan pengasuhan anak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Jalaluddin menekankan bahwa penurunan angka stunting bukan semata-mata karena pemberian makanan tambahan, tapi karena pendekatan yang komprehensif melalui SDIDTK. “Kalau anak sejak awal tumbuh sehat, mendapat stimulasi yang cukup, dan diperiksa secara berkala, maka kemungkinan mengalami stunting sangat kecil,” jelasnya.
Dinas Kesehatan Aceh Utara mencatat, dari hasil pengukuran elektronik e-PPGBM, prevalensi stunting pada 2023 berada di angka 26,8 persen dan turun menjadi 22,4 persen pada semester pertama 2025. Capaian ini tentu masih di bawah target nasional, namun tren penurunan ini dinilai menggembirakan.
Untuk memperkuat capaian ini, pihaknya juga melakukan monitoring intensif terhadap layanan SDIDTK di Puskesmas. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana tenaga kesehatan menjalankan standar pelayanan dan dokumentasi yang sesuai.
