Menurutnya, tanggung jawab dalam proyek revitalisasi sekolah tidak hanya melekat pada kepala sekolah sebagai penerima program, tetapi juga mencakup seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Apabila setelah pekerjaan selesai ditemukan pelanggaran, maka proses hukum dapat menyasar seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai perannya masing-masing, mulai dari konsultan perencana, konsultan pelaksana, konsultan pengawas, kepala sekolah hingga pejabat terkait,” ujarnya.
SOROTAN TERHADAP MUTU PEKERJAAN
PERHATIAN publik terhadap program revitalisasi sekolah muncul setelah sejumlah proyek menjadi bahan pembahasan masyarakat.
Di TK Pembina Kuala Simpang, misalnya, muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material bangunan.
Selain itu, sejumlah pihak juga mempertanyakan minimnya kehadiran konsultan pengawas saat pekerjaan berlangsung.
Sementara itu, pada proyek revitalisasi SMP Negeri 1 Kejuruan Muda, perhatian publik tertuju pada beberapa aspek pekerjaan yang dinilai perlu dievaluasi lebih lanjut.
Mulai dari prioritas penggunaan anggaran, kualitas pembangunan drainase, hingga kondisi lapangan sekolah yang disebut mengalami kerusakan meskipun pekerjaan baru selesai dilaksanakan.
