Pendataan menjadi fondasi utama. BPBD memastikan setiap warga terdampak terdata dengan akurat, dari kategori rusak ringan hingga rusak berat. Proses verifikasi dilakukan bertahap agar tidak ada yang terlewat.
“Pendataan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh korban benar-benar masuk dalam skema bantuan,” ujar Iman Suhery.
Data yang diverifikasi menjadi dasar percepatan penyaluran bantuan. Ribuan penerima telah melalui beberapa tahap validasi, menunjukkan skala besar penanganan yang dilakukan pemerintah daerah.
Salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Sebagian kepala keluarga menerima bantuan awal sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan, sebagai solusi sementara bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Namun DTH hanya bagian awal.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebagai tempat tinggal darurat yang lebih layak. Di berbagai titik, Huntara dibangun dengan dukungan berbagai pihak [mulai dari pemerintah hingga relawan].
Perbedaan bentuk dan fasilitas tidak terhindarkan, karena sumber anggaran yang beragam.
Di saat yang sama, proses menuju Hunian Tetap (Huntap) dirancang. Pemerintah mengupayakan bantuan stimulan hingga puluhan juta rupiah untuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak berat.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
