JAKARTA (MA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersiap melakukan quantum leap dalam reformasi birokrasi. Dengan target ambisius Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 90 persen pada tahun 2025, lembaga yang menangani urusan agraria nasional ini menunjukkan keseriusan untuk melompat jauh dari sekadar “pelayanan biasa” menuju birokrasi yang berdampak nyata, profesional, dan mensejahterakan.
“Indeks RB bukan hanya angka. Kalau ini naik, pendapatan kita juga akan naik. Tapi butuh kerja kolektif. Semua unit harus satu irama,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi dalam Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB di Jakarta, Selasa (15/07/2025).
Ia menyampaikan bahwa sejak 2010, indeks RB ATR/BPN menunjukkan tren positif dengan rata-rata kenaikan 3,16 poin per tahun. Tahun 2022 mencatat 76,58 persen, naik ke 78,75 persen pada 2023, dan menembus 84,02 persen di tahun 2024. Target 2025: tembus 90 persen—angka yang bukan sekadar prestasi, melainkan simbol perubahan nyata.
Langkah menuju transformasi ini didukung penyusunan roadmap berbasis tematik dan general, sebagaimana diamanahkan dalam skema penilaian terbaru Kementerian PAN-RB. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, mendorong seluruh unit kerja untuk segera menyusun program tematik sebagai fondasi penyusunan roadmap nasional berikutnya.
“Kalau sudah ada rancangan awal, pekerjaan ke depan akan jauh lebih ringan. Kuncinya: telaah, susun, dan eksekusi,” ujarnya mantap.
Sinyal perubahan ini juga diperkuat oleh kebijakan internal, termasuk terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Road Map RB 2020–2024. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, memastikan seluruh jajaran sudah melakukan penyesuaian dan siap menjawab tantangan birokrasi tematik yang lebih berdampak.
Langkah ini bukan sekadar pembenahan administratif, tetapi reformasi menyeluruh—menyentuh cara kerja, budaya organisasi, dan kualitas pelayanan publik. ATR/BPN ingin memastikan bahwa setiap reformasi yang dilakukan terasa langsung oleh masyarakat dan pegawai, dari meja pelayanan hingga tingkat kesejahteraan.
2025 bukan tahun biasa. Ini adalah momentum revolusi sunyi di tubuh birokrasi agraria. Dan ATR/BPN memilih bergerak—lebih cepat, lebih terukur, dan lebih bermakna. (*)
