JAKARTA (MA)– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihaknya kini tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta kesesuaian tata ruang terhadap lahan yang diusulkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak terganjal persoalan hukum atau tumpang tindih kepemilikan di kemudian hari.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, maka langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Ini penting dalam konteks kepastian hukum atau land tenure-nya,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/05/2025).
Menurut Nusron, dari 69 usulan lahan yang belum mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR, sebagian besar berada di kawasan LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan), sehingga perlu peninjauan ulang dari sisi peruntukan ruang. Tanah yang akan digunakan wajib memenuhi syarat clean and clear, bebas dari sengketa maupun ketidaksesuaian tata ruang.
Program Sekolah Rakyat sendiri akan membangun sekitar 200 sekolah baru mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin atau rentan putus sekolah. Dari total 367 usulan lokasi, masih ada 115 lahan yang belum memenuhi kriteria. Saat ini baru 35 lokasi yang dinyatakan layak dan siap dibangun.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian agar program ini berjalan cepat dan sesuai amanah Presiden. Ia mengajak semua pihak terbuka menerima saran dan kritik.
“Yang paling penting, kita kerjakan ini sesuai ketentuan dan aturan. Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi soal masa depan bangsa,” katanya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat eselon satu Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, dan Direktur Penetapan Hak Atas Tanah, Wartomo. (R)
