“Kami bersama kalian, kasih bukti pesan WhatsApp ancaman yang disampaikan saudara Gusnarwin. Sekali lagi, jika kalian di pecat, maka Direktur yang kita rekomendasikan dicopot,” ungkap Hamdan.
Sementara itu, Pj Sekda Aceh Tengah Erwin Pratama, menyatakan pada prinsipnya tidak ada yang ditelantarkan, pihaknya terus melakukan upaya dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut ke BKN, namun khusus Rumah Sakit Datu Beru pada saat itu masih berstatus BLUD maka aturan BKN tidak bisa menerima tenaga honorer untuk diangkat sebagai PPPK,
“Untuk itu, kita rubah status berdasarkan ketentuan menjadi UPTD dinas Kesehatan, itu pun kita tunggu Diberitakan sebelumnya, ratusan tenaga penerimaan formasi gelombang ke II, setelah selesai K2,” katanya.
Jadi bisa atau tidaknya, katanya, RSU berstatus BLUD diangkat sebagai PPPK itu tergantung kepada BKN selalu pihak yang menerima ASN atau PPPK. “Kita sudah upayakan,” terangnya.
Sementara itu, menyangkut dengan honorarium dan jasa medis lainnya, itu urusan pihak rumah sakit selaku pihak yang berwenang menjelaskannya, ungkap Dewan Pengawas RSU Datu Beru tersebut.
Dalam hal ini, langsung disampaikan oleh Direktur RSU Datu Beru takengon, Gusnarwin di hadapan ratusan pengunjuk rasa menjelaskan bahwa SK pengangkatan itu ada dua, pertama yang diteken oleh Direktur dan SK yang di teken oleh Bupati, honornya pun sudah diberikan sesuai dengan batas UMR kabupaten begitu juga dengan Jasa Medis dan uang piket malam, katanya, sembari mengatakan semua itu ada buktinya di pihaknya, terang Gusnarwin.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
