BANDA ACEH (MA) — Menjelang Pilkada Aceh 2024, Juru Bicara (Jubir) Laskar Panglima Nanggroe, Muhammad Kahlil Gibran, menyampaikan pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA.
Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh dan mendesak tindakan tegas untuk menertibkan fasilitas pemerintah yang diduga disalahgunakan oleh tim pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.
Gibran meminta Pj Gubernur untuk segera memerintahkan agar mobil dinas serta fasilitas pemerintah, termasuk kamar di SMK Lhong Raya dan BPSDM Lampineung, segera dibersihkan dari keberadaan orang-orang yang tidak berhak.
“Fasilitas negara harus steril dari tim sukses maupun pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ini demi memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan dalam kampanye Pilkada Aceh 2024,” tegas Gibran dalam pernyataannya.
Ia juga mengingatkan Safrizal ZA untuk mengambil langkah cepat dalam menertibkan ASN, Pamong Praja, PPPK, serta tenaga kontrak Pemprov Aceh agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami melihat potensi keterlibatan ASN dan pegawai pemerintah dalam mendukung pasangan calon, dan ini bertentangan dengan prinsip netralitas yang harus dijaga,”ujarnya.
Lebih lanjut, Gibran menyoroti perlunya PJ Gubernur memanggil Penjabat Pj Bupati dan Walikota di seluruh Aceh untuk mengingatkan mereka agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami memiliki bukti kuat bahwa ada dua PJ Bupati dan satu PJ Walikota yang terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu pada Pilkada 2024. Kami meminta PJ Gubernur untuk segera mengambil tindakan agar hal ini tidak dibiarkan,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan terbuka ini diakhiri dengan harapan agar Pj Gubernur Aceh mengambil langkah konkret demi menjaga integritas dan netralitas ASN dalam Pilkada yang akan datang.
“Kami sangat menghargai perhatian Bapak PJ Gubernur, dan berharap perintah ini segera diimplementasikan demi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Aceh,” tutup Gibran.
Pernyataan ini menjadi sorotan tajam menjelang Pilkada 2024, di mana keterlibatan ASN dalam politik praktis menjadi isu serius yang berpotensi mencederai netralitas birokrasi di Aceh.(R).
