Lebih lanjut, Gibran menyoroti perlunya PJ Gubernur memanggil Penjabat Pj Bupati dan Walikota di seluruh Aceh untuk mengingatkan mereka agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami memiliki bukti kuat bahwa ada dua PJ Bupati dan satu PJ Walikota yang terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu pada Pilkada 2024. Kami meminta PJ Gubernur untuk segera mengambil tindakan agar hal ini tidak dibiarkan,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan terbuka ini diakhiri dengan harapan agar Pj Gubernur Aceh mengambil langkah konkret demi menjaga integritas dan netralitas ASN dalam Pilkada yang akan datang.
“Kami sangat menghargai perhatian Bapak PJ Gubernur, dan berharap perintah ini segera diimplementasikan demi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Aceh,” tutup Gibran.
Pernyataan ini menjadi sorotan tajam menjelang Pilkada 2024, di mana keterlibatan ASN dalam politik praktis menjadi isu serius yang berpotensi mencederai netralitas birokrasi di Aceh.(R).
Halaman : 1 2
