Artinya, direksi dan komisaris dapat dipidana, sementara aset perusahaan bisa disita dan kegiatan usaha ditutup permanen.
“Pembekuan izin berarti tidak ada dasar hukum lagi untuk beroperasi. Melanjutkan produksi adalah pelanggaran pidana.”
[Dr. M. Rizal, M.Hum | Ahli Hukum Lingkungan].
Jejak Undang-Undang yang Diabaikan.
DATA yang dihimpun LIRA menunjukkan, PT Hopson masih aktif membeli getah dari penyadap hutan sekitar Blangkejeren dan Rikit Gaib.
Truk-truk pengangkut hasil hutan bukan kayu tampak keluar masuk setiap pagi, tanpa pengawasan berarti dari aparat kehutanan setempat.
Padahal, UU P3H Pasal 83 secara tegas melarang penadah hasil hutan ilegal, termasuk yang berstatus “dibekukan izinnya”.
Pelanggaran pasal ini bisa berujung pidana penjara 10 hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah.
Bahkan, menurut LIRA, aktivitas perusahaan ini bisa dikategorikan tindak pidana korporasi terencana, karena melibatkan rantai distribusi yang tetap berjalan walau status hukumnya sudah ilegal.
Aroma Getah, Aroma Uang.
DALAM dunia bisnis hasil hutan, setiap tetes getah pinus punya nilai ekonomi tinggi. Dari bahan ini lahir resin, terpentin, hingga bahan dasar parfum dan cat industri.
Tak heran, meski dilarang, beberapa perusahaan memilih tetap beroperasi secara diam-diam, menanggung risiko hukum demi mempertahankan keuntungan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
