Namun, risiko ini kini makin besar. Pemerintah Aceh tengah menyiapkan langkah hukum baru, termasuk potensi pencabutan izin permanen dan penyitaan alat produksi bagi perusahaan yang membandel.
Antara Hukum dan Hutan.
KASUS PT Hopson menjadi cermin bagaimana hukum sering kehilangan daya gigitnya di tengah kepentingan ekonomi daerah.
Ketika izin dibekukan tapi mesin masih berputar, ketika papan larangan berdiri tapi asap tetap membumbung, publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang berkuasa di hutan Gayo Lues [negara, atau para pemilik modal?].
Dalam suasana itu, suara M. Purba terdengar seperti peringatan moral; “Negeri ini tak butuh hukum yang berasap. Ia butuh hukum yang berani memadamkan api.” [].
