”Partai politik adalah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai sarana agregasi kepentingan rakyat dan rekrutmen pemimpin, bukan korporasi. Jika sebuah partai mendirikan ‘Dapur MBG’ untuk melayani proyek pemerintah, mereka secara otomatis bertransformasi menjadi vendor atau kontraktor negara. Ini jelas menabrak aturan bisnis dalam institusi partai,” tegas Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2).
Normalisasi Praktik Rent-Seeking
Lebih jauh, Denny menyoroti bahwa keterlibatan partai dalam proyek pemerintah merupakan bentuk normalisasi praktik rent-seeking (perburuan rente). Ia menilai hal ini sebagai degradasi marwah partai yang hanya akan menjadikannya sekadar event organizer proyek demi mengejar logistik.
”Sangat ironis ketika elit partai bicara lantang tentang pembangunan bangsa, namun gagal memahami batasan elementer ini. Jika ingin berbisnis katering, silakan gunakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan lepaskan status sebagai peserta Pemilu. Jangan menjadikan program rakyat sebagai ‘ATM’ baru,” lanjutnya.
Menjaga Mandat Reformasi
Denny Charter mendesak agar program Makan Bergizi Gratis tetap dijaga kemurniannya dan dikelola secara profesional tanpa campur tangan teknis dari mesin partai. Ia memperingatkan bahwa mencampuradukkan fungsi partai sebagai pengawas kebijakan dengan fungsi sebagai pelaksana proyek adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat reformasi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
