Pon Yahya Dilantik jadi Ketua DPRA, Ini Kata Usman

Usman Lamreung, Civitas Akademisi Universitas Abulyatama Aceh
example banner

 71 total views,  2 views today

Pon Yahya Dilantik jadi Ketua DPRA, Ini Kata Usman

banner 325x300

BANDA ACEH (MA) – Saiful Bahri alias Pon Yahya; Resmi dilantik oleh ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Gusrizal; Jumat, 13 Mai 2022 pekan lalu, sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggantikan Dahlan Jamaluddin. Masa jabatan 2019-2024.

“Tanggung jawab besar ada dipundaknya, beliau harus mampu berkontribusi melahirkan berbagai regulasi, gagasan, pintar membangun komunikasi politik bijak. Pemerintah Aceh dan Pusat untuk mendorong merealisasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengentaskan kemiakinan, jangan hanya sekedar Liveservice (janji-janji) saja,” tegas Usman Lamreung, Civitas Akademisi Universitas Abulyatama dan Pengamat Politik Pemerintahan Aceh, pada mediaaceh.co.id. Selasa, 17 Mai 2022 di Banda Aceh.

Kata Usman, waktu 2,5 tahun masa jabatanya sebagai ketua DPRA terpilih adalah rentang yang panjang untuk melakukan penekanan perubahan kebijakan Pemerintah Aceh ke arah yang lebih baik melalui produk legislasi sebagai Roll of Law.

Terutama itu, kata Usman. Pengentasan kemiskinan dan berbagai masalah politik ekonomi lainnya yang mendera propinsi Aceh.

“PR besar ini ada di pundak Pon Yahya, yang telah diberikan kepercayaan oleh Partai Aceh dan amanah rakyat Aceh, harus benar-benar konsisten dan berkomitmen memberikan yang terbaik,” katanya.

Pun begitu, Pon Yahya harus mampu membangun komunikasi politik internal anggota DPR Aceh, sebagai konsolidasi, dalam mengupayakan mendorong pemerintah Aceh dan pemerintah pusat konsisten implementasi UUPA, sampai saat ini turunan masih saja terhambat dengan berbagai masalah, seperti macetnya komunikasi Aceh–Jakarta.

Pengetasan kemiskinan, lapangan kerja, keberlanjutan program pembangunan rumah dhuafa, Syariat Islam, tata kelola pemerintahan dan anggaran.

Lalu, Pon Yahya sebagai Ketua DPR Aceh beserta anggota dewan lainnya secara bersama mendorong Pemerintah Aceh untuk konsisten dengan program-program pembanguan pro rakyat.

“Apalagi kedepan dana otsus berkurang 1 persen, tenaga kontrak dirumahkan, penganguran bertambah, dan berdampak meningkatnya sosial ekonomi dan kriminal tentu harus ada solusinya bersama dengan pemerintah Aceh,” Jelas Usman peneliti di Lembaga Development Emirates Reasearch (LDR) Aceh.

Apalagi menurutnya, dengan eskalasi politik pada tahun 2023 menjelang pemilu 2024, pasti juga berimbas pada situasi sosial politik masyarakat Aceh.

Pon Yahya dipertaruhkan harus mampu mendongkrak popularitas Partai Aceh, program-program besar harus dicetuskan dan dipastikan pemerintah Aceh konsisten dalam mengimplementasikan program-program tersebut.

Sebagian program-program besar yang belum tuntas adalah keberlanjutan pembangunan rumah sakit regional, pembangunan rumah dhuafa, pengentasan kemiskinan dengan program disektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan memastikan dalam kurun waktu 2.5 tahun pembangunan waduk sebagai bagian antisipasi banjir di pesisir timur juga harus direncanakan dengan eksekutif.

Begitu juga Pon Yahya harus mampu membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat, mendorong turunan UUPA yang masih saja macet segera bisa direalisasikan, termasuk masalah bendera, perpanjangan dana otsus dan revisi UUPA.

“Pon Yahya harus bekerja keras, solid dan bersatu fraksi Partai Aceh dan para koalisi yang sudah ada di DPR Aceh. Bila ini tidak berjalan dengan baik, tentu akan berpengaruh besar pada Partai Aceh,”.

Lalu berdampak besar menurunkan kepercayaan simpatisan Partai Aceh, dan bisa saja turun suara pemilih saat pemilu 2024. Partai Aceh 2.5 tahun kedepan ini harus bekerja ekstra, termasuk realisasi dan implementasi berbagai regulasi yang sudah ditetapkan. [Syawaluddin].

banner 325x300
Penulis: SyawaluddinEditor: Syawaluddin Ksp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...