Pun begitu, Pon Yahya harus mampu membangun komunikasi politik internal anggota DPR Aceh, sebagai konsolidasi, dalam mengupayakan mendorong pemerintah Aceh dan pemerintah pusat konsisten implementasi UUPA, sampai saat ini turunan masih saja terhambat dengan berbagai masalah, seperti macetnya komunikasi Aceh–Jakarta.
Pengetasan kemiskinan, lapangan kerja, keberlanjutan program pembangunan rumah dhuafa, Syariat Islam, tata kelola pemerintahan dan anggaran.
Lalu, Pon Yahya sebagai Ketua DPR Aceh beserta anggota dewan lainnya secara bersama mendorong Pemerintah Aceh untuk konsisten dengan program-program pembanguan pro rakyat.
“Apalagi kedepan dana otsus berkurang 1 persen, tenaga kontrak dirumahkan, penganguran bertambah, dan berdampak meningkatnya sosial ekonomi dan kriminal tentu harus ada solusinya bersama dengan pemerintah Aceh,” Jelas Usman peneliti di Lembaga Development Emirates Reasearch (LDR) Aceh.
Apalagi menurutnya, dengan eskalasi politik pada tahun 2023 menjelang pemilu 2024, pasti juga berimbas pada situasi sosial politik masyarakat Aceh.
Pon Yahya dipertaruhkan harus mampu mendongkrak popularitas Partai Aceh, program-program besar harus dicetuskan dan dipastikan pemerintah Aceh konsisten dalam mengimplementasikan program-program tersebut.
