Netralitas menjadi prinsip yang wajib dimiliki oleh setiap ASN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di dalam PP itu, dijelaskan bahwa setiap ASN harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu partai politik, pasangan calon, maupun kandidat tertentu dalam pemilu.
Netralitas, juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Karena, keterlibatan ASN dalam politik praktis juga dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan publik serta ketidakadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Saudara-saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan mengikuti kampanye,” tegas Pj. Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma.
Dia juga mengingatkan, bahwa pelanggaran terhadap netralitas ini akan membawa konsekuensi hukum dan sanksi yang tegas.
“Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga netralitas asn menghadapi pilkada tahun 2024. dengan kerjasama dan dukungan seluruh pihak, kita akan mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan lancar, dengan tetap menjaga profesionalisme untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” demikian Cut Syazalisma.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
