Penggunaan Dana Desa untuk Bimtek ke Bali Menuai Kontroversi

Ilustrasi Uang.

TAKENGON (MA) Kegiatan tanpa dasar hukum yang kuat dalam penggunaan dana desa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat luas.

Agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Pulau Dewata yang melibatkan 31 desa di kecamatan tersebut dipertanyakan, mengingat kondisi masyarakat yang tengah kesulitan. Anggaran yang terpaksa dicairkan atas nama ketahanan pangan habis digunakan untuk kegiatan di Bali. Perlukah dilakukan audit?

Diketahui, sebanyak 31 desa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, masing-masing menyetor Rp. 30 juta, sehingga total hampir Rp. 1 miliar dihamburkan oleh beberapa aparatur desa, termasuk para Reje dan RGM, seakan kepergian mereka memiliki peran penting untuk kemajuan wilayah tersebut.

Masyarakat berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tengah tidak abai menyikapi dugaan pemborosan dana desa yang dilakukan oleh para reje kampung ini.

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai hasil yang dibawa para reje Pegasing dari kegiatan Bimtek di Bali.

“Kami ingin mengetahui apakah Bimtek tersebut berpotensi merugikan uang negara atau tidak,  tanya Wandi, seorang warga Pegasing, Rabu (12/6) di Takengon.

BACA JUGA...  Waduh...Baru Selesai Dibangun Jembatan Dermaga Apung Ambruk

Warga berharap pemerintah daerah melalui pihak terkait seperti Inspektorat dan BKP segera turun tangan melakukan evaluasi sekaligus audit mengenai penggunaan dana desa untuk Bimtek ke Bali pada 18-23 Mei 2024 lalu.

Data yang dihimpun menyebutkan, saat berangkat ke Bali, para reje Pegasing juga tidak melakukan konfirmasi ke Pj Bupati Aceh Tengah maupun ke Kadis DPMK. Hal ini diduga kuat sebagai tindakan pelanggaran administrasi.

“Kami minta pihak terkait maupun Inspektorat melakukan audit atas dugaan berbagai kejanggalan mengenai kegiatan Bimtek Reje Pegasing ke Bali yang menghabiskan dana rakyat sebesar Rp930 juta dari 31 kampung di Kecamatan Pegasing,” ungkap Wandi.

Terpisah, Kepala Inspektorat Aceh Tengah, Aulia Putra, didampingi Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat, Heriyanto Ilham, menyatakan bahwa Bimtek Reje Pegasing ke Bali telah menjadi perhatian Pj Bupati Aceh Tengah. “Soal Bimtek yang sempat viral ini, kami dari Inspektorat bersama pihak terkait lainnya termasuk para Reje Pegasing telah diundang Pak Pj Bupati untuk mengikuti rapat pada 27 Mei 2024 lalu. Namun, karena satu dan lain hal kami dari Inspektorat tidak dapat hadir saat itu,” ujar Heriyanto.

BACA JUGA...  Aceh Terus Bersiap Hadapi UN 2018

Secara teknis, Inspektorat sebagai badan pembimbing dan pengawas, jika dalam rapat yang digelar Pj Bupati Aceh Tengah terdapat temuan potensi kerugian terkait kegiatan Bimtek, pihaknya siap melakukan audit terhadap penggunaan dana desa oleh para reje Pegasing tersebut. “Kami siap saja untuk itu (melakukan audit). Namun, sejauh ini belum ada disposisi dari Pak Pj Bupati. Biasanya, kalau memang ada temuan, disposisi langsung turun dan sesuai SOP kami di sini akan membentuk tim guna mengumpulkan data di lapangan dan selanjutnya membuat dokumen sebagai laporan akhir,” jelasnya.

Seperti diberitakan oleh media lokal dan nasional sebelumnya, sebanyak 31 reje kampung dan ketua RGM di Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah mengadakan Bimtek ke Pulau Dewata menggunakan anggaran dana desa senilai Rp. 30 juta per kampung. Hal itu dibenarkan Ketua Forum Reje Kecamatan Pegasing, Abdul Rahman. Menurutnya, Bimtek tersebut sudah disepakati oleh para reje dalam Musrenbang kecamatan.

BACA JUGA...  Pondasi di Atas Parit yang Disengketakan Dibongkar

Dikatakan, Bimtek diambil dari dana desa 2024 pada pagu anggaran ketahanan pangan. Setiap kampung menyiapkan Rp. 30 juta untuk dua orang dengan difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai event organizer (EO).

Kegiatan Bimtek ini juga sebelumnya disorot langsung oleh anggota DPD RI, Sudirman alias H. Uma. Menurutnya, Bimtek dibolehkan dalam peraturan Kementerian Desa, namun yang menjadi permasalahan adalah pada sisi efektivitasnya. “Setiap kegiatan Bimtek kita harap harus transparan dan sinkronisasi agar masyarakat dapat mengerti dengan tujuan pembangunan yang terarah dan terukur,” ujar H. Uma. (AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *