REDELONG (MA) – Koordinasi yang kurang optimal antara Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumut dinilai menyebabkan kebingungan di lapangan, terutama terkait masalah anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
Ketua Karateker Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bener Meriah, Nasiruddin, menyampaikan hal tersebut kepada *Media Aceh*, Senin (9/9/2024), di Bener Meriah. Ia mengungkapkan kebingungannya terkait aturan yang diterapkan oleh PB PON XXI di kabupaten tersebut.
“Awalnya, kami dari KONI Bener Meriah diminta sebagai tim kabupaten bersama dengan pemerintah daerah, termasuk Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Namun, hingga saat ini, kami belum menerima Surat Keputusan (SK). Saya hanya mendapatkan seragam berlambang PON Aceh-Sumut XXI. Ketika saya menanyakan kelanjutannya, termasuk mengenai honor yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang terlibat, tidak ada kejelasan,” terang Nasiruddin.
Ia juga menambahkan bahwa PB PON seharusnya memiliki perwakilan di daerah untuk memudahkan koordinasi. “Saat ini, kami harus ke Banda Aceh untuk setiap urusan,” keluhnya.
Kurangnya optimalisasi komunikasi juga dirasakan di Kabupaten Aceh Tengah. Di wilayah ini, ada tiga cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu Triathlon, Bridge, dan Pacuan Kuda. Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, koordinasi antara PB PON XXI dengan Event Organizer (EO) dan pemerintah daerah juga belum berjalan dengan baik. “Seolah-olah semua pihak saling berharap satu sama lain, sehingga koordinasi yang baik tidak terjadi,” ujarnya.
