BIREUEN (MA) – Pengadilan Negeri Bireuen tolak gugatan Suhaimi Hamid anggota DPRK Bireuen yang mempermasalahkan Surat DPP PNA Nomor 708/DPP-PNA/IV/2022 Tanggal 22 April 2022.
Permasalahan tersebut tentang usulan pergantian terhadap Wakil Ketua DPRK Bireuen periode 2019-2024 dirinya (Suhaimi Hamid) digantikan dengan Aida Fitria, S.Pd.
Saat dimintai keterangan oleh awak media ini terkait hal tersebut, Irwandi Yusuf Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA), Selasa, (7/2/23) mengatakan, Pengadilan Negeri Bireuen telah memberikan Putusan Sela terhadap gugatan tersebut pada 7 Februari 2023.
“Putusan Sela terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini, sesuai Pasal 201 ayat (2) Recht Reglement voor de Buitengewesten (instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata, yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura), bentuk keputusan ini menjadi putusan akhir.” jelasnya Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf.
Selanjutnya, saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) akan segera meminta Pj Gubernur Aceh untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari kader PNA. Mengingat proses ini sudah sangat lama sekali, sejak bergulir Pergantian Antar Waktu (PAW( posisi wakil ketua DPRK Bireuen dari PNA pada bulan April tahun 2022 yang lalu. Dan semua kelengkapan legal administrasi telah dipenuhi secara legal hukum sudah sah, sebut mantan Gubernur Aceh itu
“DPP PNA akan melakukan upaya hukum jika Pj Gubernur Aceh tidak segera mengeluarkan SK Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Bireuen dari PNA atas nama Sdr. Suhaimi Hamid digantikan dengan Sdri. Aida Fitria, S.Pd,” tegasnya.
Sebelumnya, Suhaimi Hamid menggugat Ketua DPRK Bireuen, Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Sekretaris DPRK Bireuen, DPP PNA, DPW PNA Kabupaten Bireuen, Aida Fitria, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Bireuen, Ketua Fraksi PPP, PKS dan PAN DPRK Bireuen, Ketua Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen, Gubernur Aceh c.q. Pj Bupati Bireuen, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pj Gubernur Aceh.
Gugatan Suhaimi Hamid Nomor 10/G/Pdt.G/2022 PN Bireuen pada pokoknya mempermasalahkan Surat DPP PNA Nomor 708/DPP-PNA/IV/2022 Tanggal 22 April 2022 Perihal mengusulkan pergantian terhadap Wakil Ketua DPRK Bireuen periode 2019-2024 atas nama Sdr. Suhaimi Hamid digantikan dengan Sdri. Aida Fitria, S.Pd.
Perbuatan Ketua DPRK Bireuen, Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Sekretaris DPRK Bireuen, DPP PNA, DPW PNA Kabupaten Bireuen, Aida Fitria, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Bireuen, Ketua Fraksi PPP, PKS dan PAN DPRK Bireuen, Ketua Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen, Gubernur Aceh c.q. Pj. Bupati Bireuen, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pj. Gubernur Aceh adalah perbuatan melawan hukum.(Iqbal)
