Amnesia terhadap Persoalan Kerakyatan
Di tengah kegaduhan elite membicarakan kursi kekuasaan, realitas di tingkat akar rumput justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Pemerintah dinilai mengalami “amnesia” terhadap serangkaian persoalan nasional yang membutuhkan penanganan segera.
Sejumlah krisis yang mencuat di daerah dinilai belum mendapatkan perhatian memadai. Di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh hingga wilayah lain bencana banjir bandang dan longsor telah melumpuhkan ekonomi lokal serta menelan korban jiwa. Hingga kini, skema rekonstruksi permanen bagi para pengungsi masih belum menunjukkan kejelasan.
Di sektor pendidikan, publik juga diguncang oleh kasus meninggalnya siswa bunuh diri akibat kemiskinan, serta ambruknya bangunan sekolah di sejumlah daerah terpencil. Isu keselamatan dan rasa aman di lingkungan pendidikan dinilai tenggelam di tengah hiruk-pikuk wacana politik elektoral.
Sementara itu, tekanan ekonomi riil masih membayangi masyarakat. Fluktuasi harga pangan yang belum terkendali serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus menghantui kehidupan pekerja sepanjang awal 2026.
Kritik Etika Politik
Denny Charter menyebut fenomena ini sebagai bentuk “politik rabun dekat”. Menurutnya, sangat tidak etis bagi partai pendukung pemerintah melempar isu periode kedua di saat rakyat masih berduka akibat bencana alam.
