Bireuen (MA) – Ketua Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR Aceh), M.Iqbal,S.Sos Jum’at 3 Januari 2020 akhirnya angkat bicara terkait persoalan tenaga kontrak dan honorer yang berkerja di RSUD Fauziah Bireuen, dimana para tenaga medis tersebut sudah setahun lebih tidak diberi upah (gaji) tempat mereka bekerja.
Lanjut Iqbal, Padahal Eksekutif dan Legislatif Bireuen setiap tahun membahas anggaran APBK, kenapa masalah hak kesejahteraan teman teman tenaga rekan medis yang bekerja melayani masyarakat yang berobat dan membutuhkan pertolongan medis secara manusiawi tidak dihargai atau tidak di berikan haknya.
Lanjutnya Iqbal, sedangkan mereka sangat ikhlas kerja, loyal dan cepat kerja mulai pagi hari dan siang malam dengan meninggalkan kepentingan keluarganya, tapi mengapa bisa luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menuntaskan hak hak kesejahteraan mereka dalam APBK Murni atau Perubahan.
“Saya atas nama Yayasan PAKAR Aceh mengencam keras kepada Pemerintah dan DPRK Bireuen yang tidak peka dan peduli atas aspirasi mereka selama ini, sehingga harus turun ke jalan dengan demo menyampaikan segala bentuk aspirasinya, karena mereka berjuang untuk menuntut haknya bisa diperlakukan adil dari pemimpin negeri ini,” ujarnya.
Sehingga jangan ada anggapan anak kandung dan anak tiri, mencerminkan diskriminasi dan tidak diperlakukan adil oleh manajemen BLU RSUD Fauziah Bireuen, jangan cuma para tenaga honore atau kontrak tertentu yang dibayar upah kesejahteraannya oleh Direktur RSUD Fauziah Bireuen, ucapnya Iqbal.
Dikatakan, padahal mereka punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya tetapi pemerintah Bireuen dan DPRK bagaikan tidak tau apa apa. Apalagi ini menyangkut sektor pelayanan kesehatan yang berdampak tidak baik saat mereka menuntut hak jerih payah kerja dalam sebula Rp.550.000 per orang, namun selama mereka terus didorong untuk bisa kerja dengan baik, tapi setahun lebih ini manajemen rumah sakit bagaikan tidak ada sumber pos anggaran pembangunan.
“Mereka itu saudara kita, para medis manusia juga, dan mereka butuh makan dan minum serta kebutuhan sandang pangan lainnya untuk keluarganya,” ucapnya.
Lanjutnya lagi, Namun sangat kita sayangkan, mereka pemangku kebijakan yang berwenang di Bireuen saat masyarakatnya sudah berdemonstrasi baru kebakaran jenggot, apakah begini kebiasaan buruk Pemerintah kita dalam berbuat untuk melayani lari dari masalah dan menutupi kebobrokannya pada publik.
Kita meminta DPRK Bireuen bisa mencari solusi atas hak hak kesejahteraan mereka bisa segera dituntaskan dengan memanggil pihak terkait, jangan mengkambing hitamkan berita pembohongan publik, selama ini beredar bahwa hak kerja mereka para medis honor tidak dibayar,karena belum dibayar dana klaim yang diajukan oleh pihak RSUD Fauziah Bireuen kepada BPJS Kesehatan.
Iqbal selaku ketua PAKAR Aceh Meminta Ombusman RI perwakilan Aceh, supaya bisa memanggil pihak Manajemen RSUD Fauziah Bireuen terkait permasalahan hak kesejahteraan tenaga para medis kesehatan yang 1×24 Jam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bireuen dan masyarakat Aceh luar daerah yang berobat di RSUD Pemda Bireuen.
Mereka itu berjuang turun kejalan menyampaikan aspirasinya dalam menuntut hak hak upah jerih payah kerja sebagai hak mereka pada Pemerintah untuk bisa segera dipenuhi dengan dituntaskan pembayaran oleh Pemerintah bersama DPRK Bireuen selama setahun lebih tidak dibayar. Pungkasnya M. Iqbal. (R).
