Selain itu, persoalan pengangguran masih mencemaskan. Kualitas pendidikan juga tertinggal dibanding provinsi lain, sementara layanan kesehatan belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Menurut Awwaluddin, akar masalah bukan terletak pada besar kecilnya dana, melainkan pada lemahnya tata kelola. “Politik anggaran menjadikan Otsus sebagai arena permainan elite, bukan investasi jangka panjang untuk rakyat. Transparansi minim, pengawasan lemah, dan pembangunan lebih bersifat seremonial ketimbang substansial,” tegasnya.
Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari realisasi anggaran Otsus. Orientasi yang hanya mengejar output, tanpa outcome berkelanjutan, menjadikan dana triliunan rupiah itu tidak efektif sebagai instrumen pembangunan.
Kini, ketika masa Otsus mendekati akhir, masyarakat Aceh menagih pertanggungjawaban. Dana yang semula dimaksudkan sebagai “kompensasi damai” justru berbalik menjadi simbol lemahnya manajemen pembangunan di daerah.
Alih-alih menjadi modal lompatan ekonomi dan sosial, Otsus memperlihatkan betapa rapuhnya sistem ketika dikelola dengan pendekatan konsumtif. “Aceh membutuhkan refleksi menyeluruh. Dana besar tidak boleh lagi dihamburkan. Jika pola lama tetap dipertahankan, sejarah hanya akan mencatat Otsus sebagai aliran uang tanpa jejak kemajuan. Dan itu sama saja mengkhianati harapan rakyat,” tutup Awwaluddin.(Sayed Panton)
