ACEH | MA – Manajemen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik di tingkat nasional maupun perwakilan daerah seperti Aceh, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul kebijakan yang dinilai memicu terjadinya dualisme kepemimpinan di Bank Aceh Syariah (BAS), salah satu lembaga keuangan daerah yang vital bagi perekonomian Aceh.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi, Dr. Usman Lamreung, M.Si, dalam siaran pers yang diterima media pada Jumat (4/4), menyebut bahwa salah satu penyebab utama munculnya kegaduhan ini adalah penunjukan pejabat OJK yang tidak berasal dari latar belakang perbankan atau minim pengalaman dalam sektor tersebut.
“Secara umum, banyak pejabat OJK yang ditempatkan di daerah justru tidak memiliki rekam jejak yang kuat di bidang perbankan. Ironisnya, para profesional yang berpengalaman dan memiliki latar belakang mumpuni di sektor ini justru tidak diberi ruang untuk menempati posisi strategis,” ungkapnya.
Usman menilai, penempatan pejabat di tubuh OJK seharusnya mempertimbangkan aspek profesionalisme dan pengalaman, bukan sekadar latar belakang institusi asal.
Ia mencontohkan, beberapa kepala OJK daerah seperti di Medan dan Makassar berasal dari Kementerian Keuangan, bukan dari industri perbankan langsung.
“Padahal, masih banyak figur dari Bank Indonesia yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari pemeriksa, pengawas, hingga pernah menduduki posisi pimpinan. Namun, mereka tidak dijadikan referensi dalam penempatan pejabat OJK di daerah,” tambahnya.
Situasi ini, menurut Usman, menunjukkan lemahnya perhatian manajemen OJK pusat terhadap pentingnya pengawasan yang profesional dan berkualitas di tingkat daerah. Hal ini berdampak pada kinerja pengawasan terhadap bank-bank daerah, termasuk Bank Aceh Syariah, yang membutuhkan sentuhan manajerial yang tepat.
Sebagai solusi, Usman mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan kebijakan manajemen OJK pusat. Ia menekankan pentingnya pembenahan internal agar OJK dapat menjalankan fungsi pengawasan yang cepat, efektif, dan sesuai dengan tantangan industri perbankan yang semakin kompleks.
“Peningkatan kualitas manajemen OJK, dari pusat hingga daerah, harus menjadi prioritas,” pungkas Wakil Rektor I Universitas Abulyatama (Unaya) itu.(Sayed Panton)
