Bireuen (MA) – Ketua Jaringan Pemuda Rakyat Aceh (JPRA) Mursalin,S.Sos Senin (6/1) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) supaya tidak memperlambat pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Menurut Mursalin, DPR Aceh sebelumya sudah mengupayakan melaksanakan pengesahkan tata tertib internal dilembaga Legislatif Aceh, menjadi acuan pembentukan AKD. Namun ditengah pembahasan telah terjadinya perbedaan pendapat antar fraksi di jajaran DPR Aceh itu.
Lanjut ketua JPRA, sudah menjadi hal lumrah dinamika tersebut terjadi di tubuh lembaga politik itu, namun itu bukan menjadi suatu alasan untuk memperlambat pengesahan AKD sesuai dengan Tata Tertib.
DPR Aceh, sebut Mursalin, merupakan lembaga mitra kerja Eksekutif Aceh dan penyeimbang kerja-kerja Pemerintah Aceh. Sedangkan Tahun anggaran 2020 sudah berjalan beberapa hari yang lalu dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) akan bekerja untuk melaksanakan realisasi program pembangunan yang sudah dibahas atas persetujuan secara bersama oleh Eksekutif- Legislatif Aceh.
“Ada 17,2 triliun uang Aceh (APBA) akan dibelanjakan para Instansi SKPA pada tahun anggaran 2020. Bagaimana bisa DPR Aceh mengerjakan tugas-tugas pengawasan itu jika AKD tidak terbentuk untuk disahkan segera,” sebut Mursalin mantan aktivis Umuslim Bireuen ini.
JPRA juga meminta kepada Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar untuk tidak coba coba menjegal dan menghalang – halangi pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Aceh, karena berimbas kepada masyarakat Aceh.
“Posissi kami sangat mendukung sepenuhnya atas sikap Ketua DPRA dalam memanggil semua pimpinan DPRA dan ketua-ketua fraksi untuk duduk bersama dan mendiskusikan semua permasalahan supaya ada sebuah solusi AKD secepat mungkin bisa terbentuk,” harapnya.
Dikatakan, jangan sampai ada pimpinan DPRA dari partai politik Demokrat dan Golkar, terkesan ingin melaksanakan agenda terselubung dalam manuvernya ingin dana APBA 2020 tidak ingin diawasi secepatnya oleh DPR Aceh,
Tentu ini sangat berbahaya kedepan, bila DPRA yang dipilih oleh rakyat Aceh secara langsung untuk mengawasi kerja Pemerintah (Eksekutif), bukan membebek apa yang dikatakan oleh plt gubernur dan SKPA,”kesalnya Mursalin JPRA. (Iqbal).
