“Kalau dibiarkan tanpa penyelesaian, tentu sangat berbahaya. Pemerintah daerah bersama DPRK harus segera turun tangan, mempertemukan semua pihak, dan mencari solusi terbaik sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tegasnya.
Muharuddin mengaku hingga saat ini belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai akar persoalan sengketa lahan tersebut. Namun, berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat, terdapat dugaan bahwa salah satu perusahaan yang mengelola lahan HGU belum memiliki kelengkapan administrasi maupun dokumen legalitas secara utuh.
Karena itu, ia meminta instansi terkait melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen perizinan dan legalitas perusahaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jika perusahaan memang memiliki legalitas yang lengkap sesuai ketentuan, tentu penggunaan lahan tersebut sah. Namun apabila masih terdapat kekurangan administrasi atau perizinan, maka harus segera dilengkapi dan disampaikan secara transparan agar tidak memunculkan polemik hukum di kemudian hari,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui dialog yang mengedepankan asas keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
