“Jika SPDP sudah dikirim namun dalam 60 hari tidak ada perkembangan, Kejaksaan berwenang mengembalikan SPDP tersebut sesuai Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021. Harus dicek di mana kendalanya. PPNS KLH wajib berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan asas kepastian hukum terpenuhi—apakah perkara lanjut ke persidangan atau dihentikan,” tambah Marulitua.
Status Hukum dan Upaya Penegakan
Saat ini, KLH telah menempuh jalur pidana dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan pada April 2026. Perusahaan disangkakan melanggar Pasal 103, 104, dan 106 Jo. pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Suara Warga dan Dilema Lapangan Kerja
Di tengah polemik hukum yang mendera korporasi tersebut, dinamika di tingkat warga lokal turut merefleksikan situasi yang dilematis. Salah satu warga menuturkan adanya informasi bahwa sudah ada pekerja yang mulai masuk kembali ke area pabrik.
“Kalau infonya memang ada pekerja yang mulai masuk lagi Tapi kalau benar atau tidaknya beroperasi ya saya sebagai masyarakat kan tidak tahu pasti, apakah pabrik itu sudab selesai dalam proses perizinan atau bagaimana, tapi di satu sisi masyarakat sedang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menyambung hidup, namun di sisi lain ada aturan hukum juga harus ditegakkan itu saja sih, jadi dilematis ya” ungkap Hendrawan salah seorang warga setempat
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
