Mengawal Hak-Hak Penyintas Bencana
BAGI masyarakat yang terdampak banjir ekologis dan hidrometeorologi, bantuan pemerintah bukan sekadar angka dalam dokumen administrasi. Bantuan tersebut menjadi bagian penting dari proses pemulihan kehidupan mereka.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan pencairan hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Langkah “jemput bola” ke Jakarta dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah daerah juga memastikan bahwa proses penyaluran nantinya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bayu: Percepatan Harus Terus Didorong
DALAM kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Irman Suhery, SSTP, MSP, yang akrab disapa Bayu, menjelaskan bahwa kunjungan ke Jakarta merupakan bagian dari strategi percepatan penyaluran seluruh paket bantuan pascabencana yang masih berproses di tingkat pusat.
Menurutnya, bantuan yang diperjuangkan tidak hanya mencakup stimulan perbaikan rumah, tetapi juga berbagai bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami datang ke Jakarta untuk menjemput bola terkait bantuan Stimulan SK I, SK II, SK III, dan SK IV, termasuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), penggantian perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi, serta perbaikan rumah bagi masyarakat penyintas bencana ekologis dan hidrometeorologi di Aceh Tamiang,” kata Bayu.
Ia menambahkan, realisasi bantuan stimulan perbaikan rumah Tahap I dan Tahap II yang telah mencapai 92 persen menjadi indikator kesiapan daerah dalam melanjutkan program bantuan berikutnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
