“Maka jika Catatan dan Rekomendasi dari temuan hasil pansus DPRK di buka kesemua eleman masyarakat dan disampaikan kepada Stakeholder terkait tentu itu akan mempengaruhi tahapan proses penyusunan anggaran APBK tahun 2021 yang sudah di sepakati anatara Pemeritan dan DPR,” Katanya.
Pihak DPR berkewajiban mengekspose kemasyarakat sebagai bentuk pengawalan fokus pada program-program tepat sasaran seperti penentasan angka kemiskinan.
Lalu menurunkan jumlah penganguran, membuka peluang lapangan pekerjaan dan program yang berpihak terhadap rakyat dibawah garis kesejahteraan di APBK 2021.
“Namun, sangat disayangkan Lembaga DPRK Aceh Tenggara yang terhormat itu di amputasi oleh oknum anggota DPR yang tak punya komitmen dan bermoral didalamnya saat ini,” tegasnya.
Kenapa tidak, oknum anggota DPRK tersebut pernah berjanji kepada unsur pers dan organisasi kemasyrakatan untuk menyerahkan hasil temuan dari pansus itu nantinya.
Jelasnya oknum anggota DPRK pernah mengungkap Temuan Tim Pansus DPRK Aceh Tenggara atas temuan indikasi Mark Up dan Tumpang Tindih Anggaran di Setdakab Tahun 2019 senilai 7 miliar lebih spesifiknya temuan tersebut di Bagian Umum Setdakab.
Lainnya, Berdasarkan temuan Tim Pansus I di Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan dari hasil uji petik diantaranya; Pengadaan Mobiler Tahun 2019 yang terkesan asal jadi, manipulasi harga dan tidak sesuai spespikasi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
