Pun begitu GMBI akan melakukan upaya-upaya hukum terhadap Salinan temuan hasil Pansus DPR melalui jalur perundang-undangan ada dan juga akan menyampaikan masalah tersebut ke Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, untuk tetap menjaga nama baik lembaga DPRK Aceh Tenggara dari Oknum Anggota DPR yang tidak berkomitmen dan bermoral. (*)
