oleh

Mengukur Keberpihakan Pansus DPRK Aceh Tenggara

“Maka jika Catatan dan Rekomendasi dari temuan hasil pansus DPRK di buka kesemua eleman masyarakat dan disampaikan kepada Stakeholder terkait tentu itu akan mempengaruhi tahapan proses penyusunan anggaran APBK tahun 2021 yang sudah di sepakati anatara Pemeritan dan DPR,” Katanya.

Laporan | Syawaluddin

KUTACANE (MA) – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Sorot hasil Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) terkait Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2019.

Ketua GMBI Kabupaten Aceh Tenggara, Hasibullah.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Lembaga pengawasan DPRD wajib memberikan catatan serta rekomendasi terhadap LKPJ Bupati /Wakil Bupati Tahun 2019. Begitu tegas Ketua GMBI Kabupaten Aceh Tenggara, Hasibullah pada mediaaceh.co.id di Kutacane. Senin, 22 Februari 2021.

Kata Hasibullah; pansus DPRK Kabupaten Aceh Tenggara merupakan tugas dari anggota DPR demi terselenggaranya pemeritahan yang bebas dari praktek KKN, Akuntabel dan transparan.

“Maka jika Catatan dan Rekomendasi dari temuan hasil pansus DPRK di buka kesemua eleman masyarakat dan disampaikan kepada Stakeholder terkait tentu itu akan mempengaruhi tahapan proses penyusunan anggaran APBK tahun 2021 yang sudah di sepakati anatara Pemeritan dan DPR,” Katanya.

Pihak DPR berkewajiban mengekspose kemasyarakat sebagai bentuk pengawalan fokus pada program-program tepat sasaran seperti penentasan angka kemiskinan.

Lalu menurunkan jumlah penganguran, membuka peluang lapangan pekerjaan dan program yang berpihak terhadap rakyat dibawah garis kesejahteraan di APBK 2021.

“Namun, sangat disayangkan Lembaga DPRK Aceh Tenggara yang terhormat itu di amputasi oleh oknum anggota DPR yang tak punya komitmen dan bermoral didalamnya saat ini,” tegasnya.

Kenapa tidak, oknum anggota DPRK tersebut pernah berjanji kepada unsur pers dan organisasi kemasyrakatan untuk menyerahkan hasil temuan dari pansus itu nantinya.

Jelasnya oknum anggota DPRK pernah mengungkap Temuan Tim Pansus DPRK Aceh Tenggara atas temuan indikasi Mark Up dan Tumpang Tindih Anggaran di Setdakab Tahun 2019 senilai 7 miliar lebih spesifiknya temuan tersebut di Bagian Umum Setdakab.

Lainnya, Berdasarkan temuan Tim Pansus I di Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan dari hasil uji petik diantaranya; Pengadaan Mobiler Tahun 2019 yang terkesan asal jadi, manipulasi harga dan tidak sesuai spespikasi.

Begitupula dengan pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK pelaksanaanya tidak sesuai dengan permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis, Operasional dan Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Serta kegiatan pembangunan tersebut tidak dikerjakan oleh pihak sekolah.

Lanjutnya Tim Pansus juga pernah ungkap keraguannyat terkait realisasi pengunaan dana BOS baik yang bersumber dai APBN mau APBK berdasarkan temuan dari hasil pansus tersbut penggunaa dana BOS tersbut dicurigai fiktif dalam pelaksanaan realisasinya.

Sementara di narasi lain oknum anggota DPR tersebut menyampaikan pansus ini untuk ukur kinerja Organisasi Pemerintah Daerah untuk kebaikan pemerintah dan rakyat.

Ironinya dugaan dari beberapa sumber hasil temuan terkait dengan pansus tersebut di ambil alih oleh seseorang oknum anggota DPRK untuk di peti matikan terhadap keterbukaan informasi publik.

Pertanyaan besar yang akan terus menerus disuarakan rakyat kepada DPRK Aceh Tenggara Hasil Temuan, Catatan, Rekomendasi dari Pansur DPR Tahun 2020 terhadap LKPJ Bupati/Wakil Bupati Tahun 2019.

“Apakah alat untuk bargaining kepentingan oknum anggota DPR dan Pemerintah untuk tidak menyampaikan temuan pansus tersebut ke Gubernur, BPK-RI, Mendagri dan Aparat Penegak Hukum rangka untuk memenuhi hasrat kelompok dalam menggerogoti APBK Aceh Tenggara…?,” Tanyanya

Pun begitu GMBI akan melakukan upaya-upaya hukum terhadap Salinan temuan hasil Pansus DPR melalui jalur perundang-undangan ada dan juga akan menyampaikan masalah tersebut ke Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, untuk tetap menjaga nama baik lembaga DPRK Aceh Tenggara dari Oknum Anggota DPR yang tidak berkomitmen dan bermoral. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..