Begitupula dengan pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK pelaksanaanya tidak sesuai dengan permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis, Operasional dan Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Serta kegiatan pembangunan tersebut tidak dikerjakan oleh pihak sekolah.
Lanjutnya Tim Pansus juga pernah ungkap keraguannyat terkait realisasi pengunaan dana BOS baik yang bersumber dai APBN mau APBK berdasarkan temuan dari hasil pansus tersbut penggunaa dana BOS tersbut dicurigai fiktif dalam pelaksanaan realisasinya.
Sementara di narasi lain oknum anggota DPR tersebut menyampaikan pansus ini untuk ukur kinerja Organisasi Pemerintah Daerah untuk kebaikan pemerintah dan rakyat.
Ironinya dugaan dari beberapa sumber hasil temuan terkait dengan pansus tersebut di ambil alih oleh seseorang oknum anggota DPRK untuk di peti matikan terhadap keterbukaan informasi publik.
Pertanyaan besar yang akan terus menerus disuarakan rakyat kepada DPRK Aceh Tenggara Hasil Temuan, Catatan, Rekomendasi dari Pansur DPR Tahun 2020 terhadap LKPJ Bupati/Wakil Bupati Tahun 2019.
“Apakah alat untuk bargaining kepentingan oknum anggota DPR dan Pemerintah untuk tidak menyampaikan temuan pansus tersebut ke Gubernur, BPK-RI, Mendagri dan Aparat Penegak Hukum rangka untuk memenuhi hasrat kelompok dalam menggerogoti APBK Aceh Tenggara…?,” Tanyanya
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
