Jangan sampai proyek yang dibangun atas nama kepentingan rakyat justru menciptakan korban ekonomi baru di tingkat rakyat kecil.
Lebih ironis lagi bila alasan “PU belum bayar” terus dijadikan tameng permanen. Sebab bila logika itu dipakai terus-menerus, maka seluruh beban keterlambatan negara otomatis dipindahkan kepada mandor dan pekerja lapangan.
Negara terlambat. BUMN menunggu. Yang tumbang lebih dahulu adalah rakyat kecil.
Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi proyek. Ini sudah menyentuh cara negara memperlakukan masyarakat bawah yang bekerja untuk proyek-proyeknya.
Karena pada akhirnya, publik tidak menilai pembangunan hanya dari bangunan yang selesai berdiri. Publik juga menilai, [apakah orang-orang kecil yang membangun proyek itu diperlakukan dengan adil atau tidak].
Jika fasilitas umum selesai dibangun tetapi mandor lokal belum dibayar, maka sesungguhnya ada yang cacat dalam wajah pembangunan itu sendiri.
Pada akhirnya, Mandor hanya menunggu ketidakpastian manajemen PT. WiKA. Janji, Menunggu dan tak pernah tepat. [].
