Laporan | Jalaluddin Zky
Sabang (MA) – Berkat kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan Aparatur Gampong, Pemerintah Kota (Pemko) Sabang mendapat penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas perlindungan menyeluruh terhadap Aparatur Gampong di Kota Sabang.
Selain menerima penghargaan bergengsi itu, Pemko Sabang juga melakukan penandatanganan ikatan kerjasama dengan Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direktur Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) BPJS Ketenagakerjaan Panji Wibisana, yang diterima langsung Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus, bertempat di Aula Lantai IV Kantor Walikota Sabang. Kamis (26/11/2020).
Atas penerimaan penghargaan tersebut Wakil Wali Kota Drs. H. Suradji Junus mengucapkan terimakasih atas penilaian dan apresiasi yang diberikan serta hubungan kerjasama yang terjalin antara Pemko Sabang dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita berharap semoga hubungan kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga program Pemerintah yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan baik, dan dapat memberi makna yang berarti bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Drs. H. Suradji Junus.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Sabang juga menyerahkan Kartu serta sertifikat kepesertaan Aparatur Gampong Kuta Timu Kota Sabang, sekaligus menyerahkan Santunan Klaim Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Aparatur Gampong Kuta Ateuh yang telah meninggal dunia.
“Yang kita lakukan ini yang semestinya kita perbuat, dimana masyarakat harus mendapatkan perlindungan baik mereka profesi sebagai pedagang, petani, nelayan, dan pekerja lainnya termasuk juga ASN dan perangkat gampong,” tandasnya.
Maksud perlindungan disini adalah program dari BPJS seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun, dimana masyarakat harus menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk asuransi.
“Sebagai Pemerintah kita memang harus memberikan pengertian secara terus menerus kepada masyarakat agar bisa memahami pentingnya jaminan sosial ini, terbukti dengan santunan yang sudah diberikan tadi adalah bentuk dari dana yang sudah mereka kumpulkan,” jelasnya.
Sementara Deputi Direktur Wilayah Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan, Panji Wibisana menambahkan, perlindungan yang berikan BPJS Ketenagakerjaan untuk Kota Sabang saat ini ada dua program yaitu JKK dan JKM kepada pekerja non ASN.
“Tidak hanya ASN tetapi semua pekerja non ASN di Kota Sabang sudah terlindungi oleh program bpjamsostek, jadi bila ada kecelakaan kerja ataupun kematian, pemerintah tidak lagi diikutsertakan untuk menanggulanginya karena semua sudah diserahkan pada bpjamsostek,” jelasnya.
Ia berharap program ini bisa bergulir lagi kepada seluruh pekerja yang ada di Kota Sabang. Tidak hanya pekerja non ASN, tapi seluruh pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang terdaftar juga harus melaporkan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan.
“Kita harapkan kepada Pemerintah Kota Sabang, agar segera menyuarakan kepada seluruh pekerja di seluruh kota sabang terkait manfaat dari perlindungan jaminan sosial ini, karena ini adalah hak tenaga kerja,” harapnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
