“Apakah molornya penetapan ini disebabkan ada dugaan mau meloloskan mantan/ incumbent komisioner yang pernah terlibat sidang kode etik berat oleh DKPP? ataupun ada hal yang lain, ini perlu mendapat atensi semua pihak,” sebut Saleh.
Bahkan dirinya berharap DPRK Daerah ini untuk segera menetapkan nama 10 besar Komisioner KIP tersebut demi lancarnya pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 14 Februari mendatang masih menunggu Persetujuan Pimpinan DPRK setempat.
Sementara Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara Sopian Sekedang, dikonfirmasi terkait belum dilakukan Paripurna Komisioner KIP Aceh Tenggara, mengatakan Rapat Pleno penetapan anggota Komisioner KIP Aceh Tenggara wewenang pimpinan DPRK.
“Rapat paripurna penetapan Komisioner KIP tersebut wewenang Pimpinan DPRK,” Sebut Sopian Sekedang.
Tahapan tugas Komisi A dalam penjaringan Komisioner KIP sudah selesai paska dilakukan Pleno nama 10 besar dilakukan pada 31 Januari 2024 lalu.
“Kita di Komisi A juga Sudah dua kali menyurati pimpinan DPRK terkait belum dilalukan rapat paripurna penetapan KIP namun surat kami tidak atau belum pernah dibalas,” pungkasnya. [Syawaluddin].
Halaman : 1 2
