​Kritik Koperasi Merah Putih, PKN: Jangan Sampai Rakyat Sekadar Jadi Penonton

Kamis, 22 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

JAKARTA | MA — Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diluncurkan secara masif oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan. Meski diproyeksikan sebagai pilar ekonomi pedesaan untuk mendukung swasembada pangan dan penyaluran bahan pokok, model pengembangan koperasi ini dinilai memiliki risiko besar terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.

​Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menyebut fenomena Koperasi Merah Putih merupakan manifestasi nyata dari etatisme ekonomi yang justru berpotensi mematikan inisiatif murni warga di tingkat akar rumput.

BACA JUGA...  Rupiah "Berdarah-darah" di Saat Mata Uang ASEAN Menguat, Waketum PKN Desak Pemerintah Lakukan Penyelamatan Darurat

​”Dalam ilmu ekonomi-politik, etatisme terjadi ketika negara mengambil alih peran dominan dalam mengorganisir faktor produksi. Negara hadir seolah sebagai ‘Ratu Adil’, namun nyatanya menciptakan ketergantungan abadi,” ujar Denny Charter dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).

​Dinilai Mengingkari Spirit Mohammad Hatta

​Denny menegaskan bahwa koperasi seharusnya lahir sebagai instrumen perlawanan rakyat kecil (proletar) terhadap hegemoni pemodal besar melalui prinsip swadaya dan demokrasi arus bawah (bottom-up). Ia melihat kehadiran KMP justru menjadi antithesis dari nilai-nilai yang diletakkan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

BACA JUGA...  Mendikbudristek RI Berikan Penghargaan Kepada Pj Bupati Aceh Utara 

Berita Terkait

WRI Kick-Off BFM 2026–2027 di Bener Meriah
Puskesmas Tanah Jambo Aye Gelar CKG di 30 Gampong
DPMPTSP Pidie Jaya Gelar Bimtek LKPM
BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome
Status Blang Padang, Wali Nanggroe Bersuara
Apache Dihentikan Pada Acara Penutupan Milad 800, Ayah Wa: Kita Hormati Syariat
Tantawi Komit Perjuangkan Guru Honorer Madrasah Swasta 
APEL Adu Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 08:23 WIB

WRI Kick-Off BFM 2026–2027 di Bener Meriah

Kamis, 17 September 2026 - 14:16 WIB

Puskesmas Tanah Jambo Aye Gelar CKG di 30 Gampong

Kamis, 17 September 2026 - 12:10 WIB

DPMPTSP Pidie Jaya Gelar Bimtek LKPM

Kamis, 17 September 2026 - 11:53 WIB

BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Rabu, 16 September 2026 - 17:19 WIB

Status Blang Padang, Wali Nanggroe Bersuara

Berita Terbaru

HUKOM

KPK Usut Korupsi BPN

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:50 WIB

Tim Gabungan mengevakuasi jenazah korban ke dalam mobil untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban.(Foto/mediaaceh.co.id/(istimewa).

PERISTIWA

Nelayan Meukek Ditemukan Meninggal

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:41 WIB

Pertemuan dan Silahturahmi Direksi PT BAS dengan Kapolda Aceh.

RAGAM BERITA

Direksi Bank Aceh Silaturahmi ke Kapolda

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:29 WIB

Penyerahan SK Ketua DPD Partai Demokrat Aceh oleh Walikota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar.

POLITIK

Sayuti Resmi Nahkodai Demokrat Aceh

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:05 WIB

Para peserta kegiatan, lakukan foto bersama. Sebanyak 19 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Aceh mendapatkan pendampingan pengembangan usaha berbasis hutan dan akses pembiayaan melalui pendekatan blended finance, Kamis (17/9/2026).
Foto: Tribun Gayo

PEMERINTAHAN

WRI Kick-Off BFM 2026–2027 di Bener Meriah

Jumat, 18 Sep 2026 - 08:23 WIB