BANDA ACEH | MA — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Muliag Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menegaskan pentingnya penanganan pascabencana secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pertemuan dengan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, Kamis 2 April 2026, di Meuligoe Wali Nanggroe.
Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.
Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.
“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
