Dalam komunikasi tersebut, pemerintah daerah menjanjikan pertemuan formal pada 8 Oktober 2026.
Tetapi sebelum jadwal itu tiba, situasi berubah.
Pada 26 September, posko PT Atakana dilaporkan mengalami kerusakan dan kebakaran. Video kejadian kemudian beredar di masyarakat.
Sejumlah laporan media menyebut adanya dugaan keterlibatan kelompok tertentu dalam peristiwa tersebut.
Namun, dugaan itu belum merupakan kesimpulan hukum dan masih memerlukan penyelidikan aparat penegak hukum.
Di titik inilah garis antara sengketa agraria dan dugaan tindak pidana harus ditegaskan.
Persoalan HGU dapat dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, administrasi pertanahan, mediasi, maupun pengadilan sesuai kewenangan.
Perusakan atau pembakaran fasilitas tidak dapat dibenarkan hanya karena sengketa belum menemukan penyelesaian.
Dari Sengketa Agraria ke Peristiwa Pidana
PERISTIWA di sekitar PT Atakana menunjukkan bagaimana sengketa agraria dapat berubah menjadi persoalan keamanan ketika proses penyelesaian tidak menghasilkan kepastian yang diterima para pihak.
Karena itu, penyelidikan terhadap kerusakan dan kebakaran harus berjalan secara objektif.
Yang perlu dipastikan bukan hanya siapa yang berada di lokasi.
Aparat juga perlu mengurai rangkaian kejadian sebelum peristiwa, jumlah massa, akses ke lokasi, bentuk kerusakan, sumber api apabila memang terjadi pembakaran, serta bukti lain yang dapat menjelaskan peristiwa secara utuh.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Indeepth
