HGU Tidak Boleh Menjadi Alasan Perusakan
ADA dua prinsip yang harus berjalan bersamaan.
Pertama, hak masyarakat untuk memperjuangkan kepastian atas tanah harus dihormati.
Kedua, hak perusahaan yang sah juga harus dilindungi.
Di antara keduanya terdapat negara.
Pemerintah memiliki kewajiban memastikan sengketa tidak berkembang menjadi kekerasan atau tindakan pidana.
Karena itu, apabila benar terjadi perusakan atau pembakaran, proses hukum harus dilakukan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila terdapat persoalan administrasi pertanahan, dugaan tumpang tindih, atau persoalan HGU, pemerintah harus menyelesaikannya secara transparan.
Sengketa agraria tidak boleh diselesaikan dengan pembakaran.
Tetapi sengketa agraria juga tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Pengukuran Ulang Menjadi Kunci
REKOMENDASI Pansus untuk melakukan pengukuran ulang terhadap 11 perusahaan dapat menjadi pintu masuk penyelesaian, sepanjang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kewenangannya.
Pengukuran harus menghasilkan data yang dapat diuji.
Batas bidang tanah harus jelas.
Dokumen HGU harus dapat diverifikasi.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Indeepth
