Persoalan itu tidak berdiri sendiri.
Di sejumlah wilayah lain, aktivitas perkebunan juga disebut berhenti akibat konflik dengan masyarakat.
Berdasarkan keterangan sejumlah pemanen yang diwawancarai dalam penelusuran lapangan, aktivitas panen dan pemupukan di kawasan yang dikaitkan dengan PT Bayu Puga Sawit dan PT Brata Maju di kawasan Teupin Raya, Kecamatan Julok, telah terhenti sekitar 30 hari.
Informasi tersebut merupakan keterangan lapangan dan masih perlu dikonfirmasi kepada perusahaan, pemerintah daerah, serta instansi pertanahan.
Pansus Membuka Peta Konflik
PADA 21 September 2026, Panitia Khusus (Pansus) HGU DPRK Aceh Timur menyelesaikan pembahasan terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang memiliki persoalan dengan masyarakat.
Dari 19 perusahaan yang dibahas, Pansus merekomendasikan pengukuran ulang terhadap 11 perusahaan. Di dalam daftar tersebut terdapat PT Bumi Flora dan PT Atakana, selain sejumlah perusahaan lainnya.
Sekretaris Pansus HGU DPRK Aceh Timur, Iskandar, menyebut pemerintah daerah perlu menyurati perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat agar dilakukan pengukuran ulang.
“DPRK Aceh Timur juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menyurati perusahaan perkebunan yang bersengketa dengan masyarakat untuk dilakukan pengukuran ulang.” [Iskandar, Sekretaris Pansus HGU DPRK Aceh Timur]
Rekomendasi tersebut penting karena pengukuran ulang bukan sekadar persoalan teknis.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Indeepth
