Dalam sengketa agraria, kepastian mengenai batas, luas, status penguasaan, dokumen pertanahan, dan hubungan antara HGU dengan klaim masyarakat menjadi bagian penting untuk menentukan duduk perkara.
Karena itu, ketika rekomendasi pengukuran ulang muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di lapangan, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat dan perusahaan menahan diri.
Data pertanahan harus dibuka dan diverifikasi.
Atakana [Sengketa Memasuki Titik Rawan]
PERSOALAN PT Atakana di kawasan Seumanah Jaya telah berlangsung sebelum insiden 26 September.
Masyarakat sebelumnya mempersoalkan rencana perpanjangan HGU perusahaan. Sejumlah tuntutan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kepastian lahan, plasma, CSR, tenaga kerja, serta persoalan lingkungan.
Pada September 2026, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah masyarakat melakukan aksi dan meminta pemerintah memberikan kepastian atas sengketa yang telah berlangsung.
Pada 24 September, massa dalam jumlah besar menggelar aksi di Aceh Timur.
Setelah menunggu di kompleks pemerintahan dan kemudian bergerak ke Pendopo, massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat komunikasi dengan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Indeepth
