Hubungan sebab-akibat antara sengketa HGU dan dua peristiwa tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Namun, secara kronologis, keduanya berlangsung dalam periode ketika persoalan HGU sedang berada dalam tekanan tinggi.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan.
Pemerintah juga perlu bekerja berdasarkan dokumen, bukan sekadar pernyataan para pihak.
Yang Harus Dibuka
ADA sejumlah pertanyaan mendasar yang kini tidak bisa lagi ditunda.
Berapa luas HGU masing-masing perusahaan?
Kapan HGU diterbitkan dan kapan berakhir?
Apakah terdapat permohonan perpanjangan atau pembaruan?
Bagaimana status pengukuran batas bidang tanah?
Apakah terdapat tumpang tindih dengan klaim masyarakat?
Bagaimana status tanah yang disebut sebagai tanah masyarakat atau tanah adat?
Apa dasar administrasi penguasaan dan pemanfaatan lahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen pertanahan.
Bukan berdasarkan rumor.
Bukan pula berdasarkan klaim sepihak.
Jika memang terdapat kesalahan administrasi, pemerintah dan BPN memiliki mekanisme untuk memperbaikinya.
Jika perusahaan memiliki hak yang sah, hak tersebut juga harus diberikan kepastian dan perlindungan hukum.
Jika masyarakat memiliki bukti penguasaan atau hak atas tanah, bukti tersebut harus diperiksa secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Indeepth
