BANDA ACEH | MA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), secara tegas mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan tahap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca bencana di Aceh tidak meminggirkan pengusaha lokal.
HRD menegaskan, pengusaha lokal justru menjadi pihak yang paling awal bergerak saat bencana terjadi, jauh sebelum perusahaan-perusahaan plat merah bergerak. Mereka turun langsung membersihkan lumpur di jalan dan jembatan, membuka akses darurat, serta membantu masyarakat dengan peralatan yang mereka miliki.
“Pengusaha lokal di Aceh lebih dulu bekerja di hari-hari awal bencana. Mereka yang paling dekat dengan lokasi bencana dan paham kondisi lapangan, paham karakter masyarakat, dan tahu bagaimana bekerja di situasi krisis. Ini fakta yang tidak boleh diabaikan,” tegas HRD, Selasa (17/12).
Menurut HRD, dalam kondisi darurat dan pemulihan, pendekatan teknis saja tidak cukup. Pemahaman kearifan lokal menjadi kunci agar pekerjaan tidak tersendat dan tidak memicu persoalan sosial di lapangan. Kebijakan yang mengabaikan aspek ini dinilai justru akan menghambat proses rehab rekon.
Lebih jauh, HRD menekankan bahwa pengusaha lokal di Aceh juga merupakan korban bencana. Banyak alat berat rusak, operasional lumpuh, dan karyawan terdampak. Jika mereka tidak difasilitasi untuk terlibat dalam pekerjaan pemulihan, maka pemerintah telah gagal menjadikan rehab rekon sebagai instrumen pemulihan ekonomi rakyat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
