“Kalau pengusaha lokal tidak diberi ruang hari ini, kapan mereka bisa bangkit? Jangan sampai rehab rekon hanya menguntungkan BUMN dan perusahaan luar, sementara pengusaha lokal di Aceh cuma menjadi penonton padahal mereka berperan penting dalam menghidupkan roda perekonomian warga lokal di Aceh” tegasnya.
Sebagai solusi, HRD mendorong penerapan skema Joint Operation (JO) atau Kerja Sama Operasi (KSO) antara BUMN dan kontraktor lokal, bukan hanya sekedar subkontrak. Ia mengusulkan pembagian porsi kerja yang jelas dan adil, misalnya 70 persen BUMN dan 30 persen kontraktor lokal, agar terjadi transfer pengalaman dan perputaran ekonomi di daerah.
HRD juga menegaskan agar pemerintah pusat tidak menjadikan BUMN sebagai solusi tunggal dalam setiap pekerjaan pasca bencana.
“Jika itu bukan pekerjaan spesifik yang membutuhkan kualifikasi khusus dimana hanya BUMN yang mampu, maka pemerintah harus lebih arif dan bijaksana dalam menunjuk kontraktor. Jangan sedikit-sedikit BUMN. Negara harus adil. Libatkan pengusaha lokal secara nyata, bukan sekadar pelengkap, karena mereka bagian dari rakyat yang juga terdampak bencana,” tegas HRD.
HRD menyatakan telah menerima langsung aspirasi pengusaha lokal di Aceh dan memastikan Komisi V DPR RI akan mengawal kebijakan Kementerian PU agar benar-benar berpihak kepada rakyat dan pelaku usaha daerah di Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
