BANDA ACEH (MA) — Gerakan protes para pegiat seni dan budaya Aceh yang mencuat beberapa hari lalu di media, terkait rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan dan Dewan Kesenian, menjadi bukti nyata kegagalan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Aceh dalam merangkul para pemangku kepentingan kebudayaan di Aceh.
Alih-alih bersinergi, Kepala Dinas tersebut malah terkesan membangun jarak dan konflik dengan mereka, sebagaimana disampaikan oleh Usman Lamreung dalam keterangan persnya pada Rabu (9/10).
“Dalam kegaduhan ini, kita juga melihat tiba-tiba muncul pemberitaan di media tentang peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh. Tak sulit menduga bahwa ini adalah upaya pihak terkait untuk mendongkrak citranya yang telah runtuh akibat gelombang protes dari pegiat seni-budaya di Aceh,” ujar pengamat ini.
Usman mempertanyakan keabsahan data yang dibanggakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ia menyarankan agar data tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun ada peningkatan, ia mengingatkan bahwa tren tersebut tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia, dengan angka yang lebih signifikan dibandingkan Aceh.
“Berani tidak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengungkap fakta ini ke publik? Berani tidak mereka menjelaskan posisi Aceh dalam indeks kemajuan pariwisata nasional?” tegas Usman.
