Banda Aceh (MEDIAACEH)—Dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor.40 tahun 1999, dengan jelas menegasjan bahwa siapa pun yang dengan sengaja, melakukan menghalang-halangi tugas jurnalistik/wartawan itu merupakan perbuatan melawan hukum.
Seperti yang dialami Ismail Abda, wartawan wilayah tugas liputan Aceh Timur yang juga menjabat ketua Persatuan Wartawan Aceh Timur (Pesawat), saat menjalankan tugas jurnalistik, dirinya mendapat perlakuan tak wajar dari petugas sipir Rutan Idi Kabupaten Aceh Timur.
Menurut Ismail Abda, dirinya tidak diperbolehkan masuk melakukan liputan pasca kerusuhan didalam rumah tahanan Idi Aceh Timur Senin lalu.
Oleh karena itu, siapa pun yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melarang atau menghalang-halangi tugas jurnalistik, dia itu dapat dijerat hukum.
Pasalnya, sesuai amanah Undang-Undang pokok Pers Nomor.40 tahun 1999 bahwa bagi yang menghalang-halangi tugas jurnalistik, dapat dihukum selama 2 tahun dan denda sebanyak Rp.500 juta.
Kepala rumah tahanan cabang Idi, diduga telah menghambat kinerja insan pers saat melakukan peliputan berita di Rutan pasca kerusuhan yang terjadi.
Untuk itu, kepala Rutan Idi Aceh Timur Irdiansyah Rana, harus bertanggung jawab atas pengusiran dan menghalang-halangi tugas jurnalistik saat terjadi kerusuhan di Rutan Idi Senin lalu.
Meskipun Kepala Rutan Idi Kabupaten Aceh Timur Irdiansyah Rana, menyebutkan kepada awak media Rabu (27/09/17) bahwa, persoalan tersebut timbul akibat miskomunikasi.
Kejadian itu tidak bisa hanya menyatakan dengan kata “Miskomunikasi” tetapi harus diselesaikan dengan bijak dan profesional. Jika tidak dapat ditempuh jalur hukum.(red)
