Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, disebutkan bahwa seorang calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam tindak pidana kejahatan.
Selain itu, dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Pencalonan Kepala Daerah, seorang calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi harus diberhentikan sementara dari pencalonan.
“KIP Aceh harus segera berkoordinasi dengan KPK untuk memastikan status hukum Bustami Hamzah. Jika terbukti memiliki status hukum yang memberatkan, maka KIP wajib mencabut hak pencalonannya,” ujar Kahlil Gibran.
Desakan Transparansi Proses Hukum
Kahlil juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelesaian kasus ini. Menurutnya, masyarakat Aceh berhak mengetahui perkembangan hukum yang melibatkan calon pemimpin mereka.
“Kasus ini menyangkut moralitas dan integritas seorang calon pemimpin. Jika KIP Aceh membiarkan kasus ini berlarut-larut tanpa tindakan tegas, ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita,” tegasnya.
Kahlil Gibran juga mengkritik lambannya respon dari KIP Aceh terhadap perkembangan kasus ini, padahal KPK telah secara intensif memeriksa sejumlah saksi penting dalam skandal wastafel, termasuk Bustami Hamzah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
