Sebanyak 20 orang warga menyerahkan sertifikat tanah dan rumah mereka sebagai jaminan. Masing-masing menerima Rp50 juta rupiah pembiayaan, total Rp1 miliar cair dari kas Bank Aceh Syariah.
Namun tak banyak yang tahu, sebagian besar dari mereka bukan anggota resmi Poktan. Mereka hanya “dipinjam nama”-kan oleh Wagirun untuk memenuhi syarat administratif program.
“Kami percaya, karena yang mengurus semua dia [Wagirun]. Kami pikir ini benar-benar program pemerintah,” ujar salah satu petani perempuan yang kini terancam kehilangan kebunnya.
Ubi di Dalam Kawasan Hutan.
LOKASI penanaman seluas 40 hektar ternyata bukan lahan pertanian biasa. Pihak Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menemukan, area itu masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Hutan Produksi Cempege, Kecamatan Bandar Pusaka.
“Ini pelanggaran berlapis. Lahan ilegal, perizinan lemah, dan pembiayaan tetap disetujui,” ungkap Sayed Zainal M, SH., Direktur Eksekutif LembAHtari, yang mendampingi para petani sejak awal 2022.
Panen pertama gagal. Tanaman ubi kayu membusuk, sebagian lahan tak bisa diakses karena status kawasan hutan.
Proyek berhenti, dan pembayaran macet. Namun surat tagihan terus datang ke rumah-rumah warga.
“Kami ini bukan maling. Kami hanya petani yang ingin hidup lebih baik. Tapi kenapa yang menipu malah dibiarkan?”
[M. Yusuf, anggota Poktan Mekar Kembali]
Dari RDP ke Polda Aceh.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
